Kekeran, 30 September 2025 – Pemerintah Desa Kekeran bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang strategis. Agenda utama musdes kali ini adalah Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedua Tahun Anggaran 2025.

Musdes yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Kekeran ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Bapak Perbekel I Nyoman Suarda, Ketua BPD beserta Anggota, Perangkat dan Staf Desa. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif dan transparan.

Dalam sesi pembahasan RKPDes 2026, Perbekel Kekeran I Nyoman Suarda menyampaikan bahwa dokumen ini menjadi acuan utama untuk pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang, sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMDes.

"RKPDes 2026 telah melalui tahapan penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Program yang direncanakan, peningkatan infrastruktur jalan usaha tani, pelatihan keterampilan bagi sekaa teruna" ujar Perbekel Kekeran I Nyoman Suarda. Setelah melalui diskusi yang dinamis dan konstruktif, seluruh peserta musyawarah menyepakati dan menetapkan RKPDes Tahun Anggaran 2026.

Selain penetapan RKPDes, musdes juga membahas dan menetapkan Perubahan APBDes Kedua Tahun Anggaran 2025. Ketua BPD, I Ketut Konten menyatakan bahwa perubahan anggaran ini diperlukan untuk merespons beberapa kondisi, seperti penyesuaian alokasi Dana Desa (DD), adanya program dari pemerintah pusat/daerah yang baru masuk, pergeseran anggaran untuk penanganan bencana/isu mendesak lainnya, serta beberapa usulan aspirasi dari masyarakat yang baru diajukan setelah penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025 dan telah dinyatakan lolos verifikasi di tingkat kecamatan.

"Perubahan APBDes ini memastikan bahwa sisa anggaran dapat digunakan secara efektif dan program mendesak yang belum terdanai bisa segera dieksekusi sebelum akhir tahun anggaran," kata I Ketut Konten. Perubahan APBDes Kedua tahun 2025 ini secara resmi disahkan oleh seluruh peserta Musdes, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

Keputusan yang diambil dalam musdes ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kekeran secara optimal, transparan, dan akuntabel.